Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 jelas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Namun sayangnya hal itu tidak sepenuhnya terjadi, mahalnya biaya pendidikan disebut-sebut sebagai alasan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Bahkan muncul pendapat bahwa pendidikan hanya untuk orang-orang kaya. Merasa dirugikan, siang tadi (Selasa, 21 Juni) puluhan massa melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Peserta demo yang terdiri dari murid, orangtua murid, ibu rumah tangga, guru dan aktivis koalisi pendidikan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Komersialisasi Pendidikan Indonesia (KMKAP). Aksi demonstrasi damai tersebut dilakukan dengan cara yang unik, yaitu menggantung peralatan masak seperti panci, wajan dan lain sebagainya untuk mengkritisi mahalnya biaya pendidikan. Aksi ini dipilih sebagai simbol bahwa mahalnya biaya pendidikan mempengaruhi biaya kebutuhan pokok mereka di dapur.
Salah seorang peserta demo, Khasanah (52), sengaja datang untuk memperjuangkan hak pendidikan anaknya yang terancam tidak melanjutkan pendidikan ke bangku SMA karena benturan biaya. Menurut pengakuannya, untuk masuk SMA dia diharuskan membayar biaya sebesar Rp. 3.850.000, sebuah nominal yang terlalu tinggi bagi perekonomian keluarganya. "Saya rela panas-panasan demi perjuangkan hak sekolah anak saya. Kami tidak punya biaya, dan hampir pasti anak saya tak bisa melanjutkan sekolah," kata Khasanah seperti dilansir dari laman Kompas pada Kamis (21/6).
Sebelumnya, kaum ibu yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak) juga melakukan aksi serupa. Bertajuk Long March, aksi demonstrasi damai tersebut dilakukan dengan berjalan kaki dari alun-alun menuju kantor wakil rakyat Klaten, Jawa Tengah. Selain berorasi di jalanan, mereka juga membawa berbagai tulisan yang mengecam biaya pendidikan yang mahal dan menuntut realisasi pendidikan murah, demikian dilansir dari Liputan6.Com.
Pendidikan adalah salah satu indikasi kemajuan sebuah bangsa. Karena itu pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap pendidikan di Indonesia, bukan saja dari sisi kualitas atau standar pendidikan, melainkan juga memperhatikan kuantitasnya. Yaitu dengan mencari solusi atas ketidakmerataan dan biaya pendidikan.
Baca Juga :
Isi Hati Tuhan Bagi Myanmar dan Perdamaian Dunia
Berani Menjadi Single yang Unggul
Malaysia Klaim Rendang Warisan Budayanya
Cuka Dapat Gantikan Pap Smear Deteksi Serviks
Sumber : kompas/vina